Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementan, Meraih Kinerja Terbaik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi /RB di Kementerian Pertanian terus berlanjut terhadap seluruh aspek area perubahan. Untuk itu, dalam upaya memperkuat dan meningkatkan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2017, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan Penguatan Pelaksanaan RB lingkup Kementerian Pertanian.
Acara yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono di Hotel Aston Priority Simatupang (2/8), menghadirkan narasumber Naftalina Sipayung, Asisten Deputi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah III, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Priyatno, Kepala Bagian Organisasi I, Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Keuangan; serta Ridwan Justin Siahaan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Hari Priyono menyampaikan bahwa terdapat beberapa kelemahan yang perlu segera ditingkatkan antara lain : akuntabilitas, yaitu perlu dilakukan penyesuaian visi – misi dengan quick wins, dan mungkin review terhadap Renstra, karena kegiatan di Kementerian Pertanian yang sangat dinamis. Terkait regulasi perundang-undangan, Sekjen berpesan, “Good Regulated Practise tidak boleh berdasarkan kasus, namun harus visioner melihat 25 tahun kedepan, membuat fondasinya dulu.” Selain itu, untuk memperbaiki sistem Sumber Daya Manusia di Kementerian Pertanian, maka hasil review kepegawaian, harus ditindaklanjuti. Adapun terkait Pelayanan Publik, yang diperlukan hanyalah konsistensi.
Dalam acara yang dihadiri perwakilan Eselon I, UPT, Biro dan Pusat lingkup Kementerian Pertanian ini, salah satu narasumber yaitu Naftalina Sipayung menekankan bahwa membangun budaya kinerja, bukan hanya sekedar budaya kehadiran. Untuk itu, perlu kesungguhan dan integritas dari seluruh elemen di Kementerian Pertanian serta motivasi dari Pimpinan Kementerian Pertanian di Pusat dan daerah, untuk membuat inovasi layanan bidang pertanian guna meningkatkan kinerja demi tercapainya Reformasi Birokrasi yang diharapkan.

 

Sumber : FP Kementan