.png
){kind=logo}
Jaga Ketahanan Pangan, Kementan Serukan Aksi Kolektif Cegah PMK
Jakarta – Pemerintah Indonesia menyerukan aksi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menghentikan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang masih menjadi ancaman serius bagi subsektor peternakan nasional. Ajakan ini disampaikan dalam Media Briefing "Strategi Nasional Pengendalian PMK: Bangkitkan Peternakan Jaga Ketahanan Pangan" di Jakarta (26/8).
PMK yang kembali muncul pada 2022 setelah lebih dari tiga dekade Indonesia berstatus bebas penyakit telah menimbulkan kerugian ekonomi besar. Sebagai gambaran, kajian Trisatya Naipospos dkk. (2017) memperkirakan potensi kerugian akibat PMK bisa mencapai sekitar Rp 9,9 triliun. Meski perhitungan tersebut bukan angka spesifik untuk wabah 2022, kajian ini menunjukkan betapa serius dampak penyakit ini terhadap produktivitas ternak, perdagangan, dan pendapatan jutaan peternak.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan pengendalian PMK harus dilakukan secara berkesinambungan. “Upaya pengendalian PMK ini ibarat lari maraton, bukan sekadar sprint. Kita membutuhkan semua sumber daya dan dukungan penuh dari peternak, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, serta media untuk menekan penyebaran virus dan menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Agung juga menyoroti pentingnya melawan hoaks terkait vaksinasi. “Rumor negatif tentang vaksinasi sering menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan. Media punya peran strategis untuk menyampaikan informasi akurat agar masyarakat tidak ragu melakukan vaksinasi,” katanya.
Pemerintah telah meluncurkan peta jalan pemberantasan PMK menargetkan Indonesia Bebas PMK tanpa vaksinasi di tahun 2035. Hal ini menjadi spirit bagi pemerintah untuk terus mengambil langkah strategis pengendalian PMK, langkah tersebut meliputi program vaksinasi berbasis risiko, menetapkan zona prioritas, memperketat biosekuriti, meningkatkan kapasitas petugas kesehatan hewan, memperkuat surveilans, hingga melibatkan publik melalui kampanye edukasi. Upaya dari pemerintah ini juga mendapatkan dukungan FAO dan Pemerintah Australia melalui program Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases (ECTAD).
Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal, menegaskan dukungan penuh lembaganya. “Ternak yang sehat berarti mata pencaharian peternak terlindungi dan pangan yang aman bagi keluarga. Pengendalian PMK yang efektif di Indonesia tidak hanya melindungi subsektor peternakan nasional, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas regional dalam kesehatan hewan dan perdagangan,” pungkasnya.
Senada, Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, menekankan kesiapsiagaan lapangan harus diperkuat. “Kunci keberhasilan ada pada deteksi dini dan respons cepat. Peternak perlu melaporkan kasus yang dicurigai, sementara petugas di lapangan harus sigap melakukan tindakan pengendalian,” tegasnya.
Pemerintah menilai peran peternak sebagai garda terdepan sangat vital, mulai dari menjaga biosekuriti hingga memvaksinasi ternak tepat waktu. Namun, keberhasilan strategi ini hanya dapat dicapai dengan keterlibatan semua pihak.
“PMK adalah ancaman bersama, sehingga penanganannya juga harus kolektif. Kita berharap media dapat menjadi mitra penting dalam menyebarkan informasi yang benar agar kesadaran masyarakat semakin tinggi,” tutup Agung.
