Jakarta (8/10) – Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). BBPTU-HPT Baturraden masuk dalam daftar 10 Terbaik Kategori Kementerian dengan predikat Pelayanan Prima. Penghargaan tersebut diterima oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ali Jamil, dalam acara Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta (8/10).

Kegiatan yang mengusung tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif” ini memberikan apresiasi terhadap peningkatan pelayanan publik, khususnya dalam mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi Berdampak. BBPTU-HPT Baturraden ditetapkan sebagai Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kementerian PANRB, sebagai pengakuan atas inovasi dan upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan harapan bahwa Gebyar Pelayanan Prima dapat memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah dalam memberikan layanan publik yang lebih baik. “Bagaimana kita ini mewujudkan reformasi birokrasi berdampak sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” ujar Anas.

Kementerian PANRB memberikan sejumlah penghargaan dalam acara tersebut, yang meliputi 10 Penghargaan Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, 21 Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta 75 Penghargaan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Agung Suganda, menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian BBPTU-HPT Baturraden. “Penghargaan ini menjadi bukti komitmen kami untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya saat dikonfirmasi di tempat terpisah.

Agung juga menekankan pentingnya kerja keras dan inovasi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan di bidang peternakan. “Kami berharap penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Ditjen PKH untuk terus melakukan perbaikan dalam pelayanan publik,” tambahnya.

Sebagai informasi, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional tahun 2023 mencatat skor 3,78 dari skala 5, menempatkannya dalam kategori “baik.” Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nasional mencapai skor 3,53 dari skala 4. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa reformasi dan inovasi dalam pelayanan publik telah memberikan dampak positif, serta diharapkan menjadi pemicu bagi instansi pemerintah lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mencapai standar pelayanan prima.