Kementan Perkuat Pengujian Obat Hewan, Jaga Mutu dan Lindungi Peternak
Bogor – Mutu obat hewan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan ternak dan keberlanjutan usaha peternakan. Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong penguatan pengujian obat hewan agar produk yang beredar memenuhi standar mutu, sementara pelayanan pengujian semakin responsif, efisien, dan terjangkau.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) harus terus meningkatkan kualitas layanan dan menyesuaikan standar pengujian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menurut Agung, pengujian obat hewan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan standar teknis, tetapi juga berdampak langsung terhadap peternak dan masyarakat.
Obat hewan yang terjamin mutunya diperlukan untuk mendukung kesehatan ternak, sedangkan pelayanan pengujian yang efisien akan membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan mutu tanpa menambah beban biaya yang tidak perlu.
“BBPMSOH harus dapat extraordinary (berkinerja luar biasa), berkolaborasi dan membangun komunikasi lebih dengan mitra pelaku usaha peternakan dan kesehatan hewan,” tegas Agung di Kantor BBPMSOH Bogor, Selasa (10/11/2026).
Ia meminta BBPMSOH mengevaluasi kebijakan lama serta memperbarui Farmakope Obat Hewan Indonesia (FOHI) dan metodologi pengujian agar mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengujian juga harus memperhatikan efisiensi biaya operasional sehingga tidak berujung pada beban tambahan bagi konsumen kecil.
“Setiap pengujian yang dilakukan jangan sampai menimbulkan Biaya Operasional (BOP) yang tinggi, yang nantinya akan dibebankan kepada konsumen kecil,” ujar Agung.

Agung juga menekankan pentingnya kepastian waktu pelayanan melalui penerapan Service Level Agreement (SLA). Menurutnya, kepastian janji layanan harus benar-benar dijalankan agar pelaku usaha memperoleh kejelasan proses dan waktu pelayanan.
Selain itu, integritas pegawai menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Agung mengingatkan agar setiap pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh amanah.
“Pakta integritas bukan hanya selebaran tanda tangan, tetapi juga bukti nyata bahwa setiap pegawai harus amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tegasnya.
Dalam pengembangan kapasitas pengujian, BBPMSOH juga diminta memperkuat jejaring dengan industri obat hewan, lembaga penelitian, serta mitra internasional. Kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan laboratorium di lingkup ASEAN perlu dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas pengujian dan pertukaran pengetahuan.
Agung turut meminta BBPMSOH memberikan perhatian lebih terhadap vaksin produksi dalam negeri, termasuk produk yang dihasilkan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya. Penguatan pengujian dan dukungan terhadap produk dalam negeri diharapkan dapat mendorong pengembangan industri obat hewan nasional dengan tetap mengedepankan standar mutu.
Di sisi pelayanan publik, BBPMSOH diminta lebih responsif dalam menindaklanjuti keluhan perusahaan obat hewan serta membangun komunikasi dua arah yang terbuka. Kinerja pelayanan informasi dan kehumasan juga perlu ditingkatkan agar informasi mengenai standar, pengujian, dan layanan balai dapat diakses masyarakat secara lebih luas.
Arahan tersebut disampaikan Agung dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di lingkungan Ditjen PKH, yang sekaligus menandai pergantian Kepala BBPMSOH dari Hasan Abdullah Sanyata kepada Muhammad Muharram Hidayat.
Dalam kesempatan yang sama, Hasan Abdullah Sanyata dilantik sebagai Medik Veteriner Ahli Madya dan Wiji Istiyarni sebagai Arsiparis Ahli Muda.
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Nurwahida, mengingatkan bahwa pergantian pimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi. Ia meminta seluruh pegawai tetap menjaga semangat kerja dan memberikan dukungan kepada pimpinan yang baru.
“Kita harus siap dengan segala perubahan, pergantian pimpinan adalah hal yang biasa. Sesuatu yang mendadak harus akurat, akuntabel, presisi, dan sempurna sudah menjadi ciri khas kinerja Pak Menteri yang harus diduplikasi oleh semua pegawai Kementan,” ujar Nurwahida.
Ia juga berpesan agar Hasan Abdullah Sanyata tetap bersemangat dan terus memberikan manfaat kepada masyarakat melalui tugas dan pengabdian selanjutnya.
Sementara itu, Inspektur IV, Pujo Harmadi, mengingatkan pentingnya mengaktifkan kembali Satuan Pengendalian Internal (SPI) untuk memastikan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
“Mohon Pak Kepala Balai yang baru dapat menghidupkan kembali Satuan Pengendalian Internal (SPI) BBPMSOH. Perhatikan akuntabilitas, penggunaan uang negara harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga jika setiap saat ada yang memeriksa BBPMSOH akan siap,” kata Pujo.
Ia juga mendorong BBPMSOH meningkatkan capaian reformasi birokrasi dari predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pujo menyatakan keyakinannya bahwa jajaran BBPMSOH mampu memenuhi tantangan tersebut.
Melalui penguatan standar pengujian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kepastian pelayanan, BBPMSOH diharapkan semakin mampu menjalankan fungsi pengawasan mutu obat hewan.
Pada akhirnya, mutu obat hewan yang terjaga dan layanan yang efisien menjadi bagian penting dalam melindungi kesehatan ternak, mendukung usaha peternak, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk obat hewan.